Ensuring Asset Integrity, Langkah Proaktif Sekdis Pertanian Inhil Dalam Pengawasan Lahan Bekas Basecamp Excavator

Tembilahan Hulu – Dalam upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah, Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Indragiri Hilir, Benny Murdhani, SP., MMA, memimpin langsung kegiatan monitoring aset milik instansi tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan pada Senin (4/5) ini melibatkan sejumlah staf teknis untuk meninjau kondisi lahan yang sebelumnya digunakan sebagai basecamp operasional alat berat. Langkah proaktif ini menunjukkan komitmen pimpinan sekretariat dalam memastikan setiap aset negara terpantau dengan baik dan tidak terlantar.

Lokasi monitoring berada di kawasan Sungai Sirih, Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu. Area ini memiliki nilai historis penting bagi dinas karena pada beberapa tahun lalu pernah difungsikan sebagai pusat logistik dan operasional selama kegiatan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan (P2TA Sharing). Kehadiran Sekretaris Dinas di lokasi secara langsung menegaskan pentingnya pengawasan fisik terhadap aset-aset strategis yang sempat menjadi tulang punggung program rehabilitasi lingkungan di wilayah tersebut.

Fokus utama dari kunjungan lapangan ini adalah meninjau kondisi eks-basecamp excavator dan ponton. Aset-aset berupa lahan dan infrastruktur pendukung tersebut merupakan sisa dari kegiatan besar P2TA Sharing yang bertujuan mengatasi degradasi lingkungan. Benny Murdhani menekankan bahwa meskipun kegiatan proyek telah usai, tanggung jawab administratif dan fisik terhadap aset yang ditinggalkan atau masih dimiliki oleh dinas tetap harus dijaga agar tidak terjadi sengketa atau penyalahgunaan di kemudian hari.

Dalam penjelasannya, Benny Murdhani menyatakan bahwa monitoring rutin merupakan bagian integral dari tugas sekretariat yang mengurusi administrasi umum dan kepegawaian serta aset. "Pengawasan aset bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk pertanggungjawaban kita kepada publik dan pemerintah daerah," ujarnya. Ia menambahkan bahwa data inventarisasi harus selalu diperbarui sesuai dengan kondisi riil di lapangan, sehingga laporan yang disajikan kepada Bupati dan instansi terkait lainnya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kondisi lahan di Sungai Sirih saat ini menjadi perhatian khusus mengingat perubahan fungsi lahan sering kali memicu masalah batas wilayah atau klaim pihak lain. Dengan melakukan tinjauan langsung, tim Dinas Pertanian dapat memverifikasi apakah batas-batas aset masih jelas dan apakah terdapat gangguan dari pihak luar. Staf yang mendampingi Sekretaris Dinas juga mencatat temuan-temuan di lapangan untuk dijadikan bahan evaluasi perbaikan pengamanan atau pemeliharaan aset di masa mendatang.

Program P2TA Sharing yang pernah berlangsung di lokasi tersebut merupakan bagian dari upaya nasional dan daerah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan serta kerusakan ekosistem. Penggunaan excavator dan ponton pada masa itu sangat krusial untuk membuka akses ke area gambut yang sulit dijangkau. Oleh karena itu, keberadaan bekas basecamp tersebut bukan hanya sekadar tanah kosong, melainkan saksi bisu dari upaya konservasi yang pernah dilakukan, sehingga perlu dijaga integritasnya sebagai aset dinas.

Benny Murdhani juga menginstruksikan kepada staf untuk segera menyusun laporan hasil monitoring tersebut secara terperinci. Laporan ini akan mencakup foto dokumentasi terkini, koordinat titik lahan, serta rekomendasi tindak lanjut, apakah lahan tersebut perlu diamankan lebih ketat, dialihfungsikan untuk kegiatan produktif lainnya, atau diserahkan kembali ke pengelola aset daerah jika memang sudah tidak relevan dengan tugas pokok Dinas Pertanian. Ketelitian dalam pelaporan ini diharapkan dapat mencegah kerugian negara.

Melalui kegiatan monitoring ini, Dinas Pertanian Kabupaten Indragiri Hilir mengirimkan pesan kuat tentang pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan tertib. Kepemimpinan Benny Murdhani dalam mengawal proses ini mencerminkan profesionalisme birokrasi yang tidak hanya bekerja di balik meja, tetapi juga turun ke lapangan untuk memastikan realitas sesuai dengan administrasi. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir yang mengutamakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.(Red)